Biografi Thomas Trikasih Lembong

Ia melihat kontestasi politik sebagai pertarungan antara elemen reformis, progresif, dan teknokratis melawan elemen status quo nan statis.

Thomas Trikasih Lembong, atau lebih dikenal sebagai Tom Lembong, adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom terkemuka di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan investor. Tom Lembong lahir di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1971, menjadikannya seorang Pisces. Ia menganut agama Katolik.

Kehidupan Pribadi dan Pendidikan Awal

Tom Lembong lahir dari pasangan Yohanes Lembong (Ong Joe Gie), seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia dari Manado, dan Yetty Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban. Ia menikah dengan Maria Franciska Wihardja, yang akrab disapa Ciska, pada 2002 dan dikaruniai dua orang anak bernama Thalia Lembong dan Maxwell Lembong. Eddie Lembong adalah paman dari Tom Lembong.

Pendidikan awal Tom Lembong dihabiskan di Jerman hingga usia 10 tahun. Setelah kembali ke Indonesia, ia melanjutkan pendidikan dasar dan menengahnya di Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Untuk pendidikan menengah atas, Tom pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Harvard University, tempat ia meraih gelar Bachelor of Arts (A.B.) di bidang arsitektur dan tata kota pada tahun 1994.

Perjalanan Karier di Sektor Keuangan dan Swasta

Meskipun lulus dari bidang arsitektur, Tom Lembong memilih untuk berkecimpung di industri jasa keuangan. Ia memulai kariernya pada tahun 1995 di Divisi Ekuitas Morgan Stanley di New York dan Singapura. Selanjutnya, ia menjabat sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari tahun 1999 hingga 2000.

Dari tahun 2000 hingga 2002, Tom Lembong dipercaya sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN, yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, memiliki tugas merekapitalisasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia pasca krisis keuangan 1998. Selama di BPPN, ia juga terlibat dalam rekapitalisasi dan merger empat bank besar (Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara, dan Bank Bapindo) menjadi Bank Mandiri.

Setelah BPPN, Tom melanjutkan kariernya di Farindo Investments dari tahun 2002 hingga 2005. Pada tahun 2006, ia menjadi salah satu pendiri, Chief Executive Officer (CEO), dan Managing Partner di Quvat Management, sebuah perusahaan dana ekuitas swasta di Singapura yang mengelola dana lebih dari 500 juta dollar AS dan 11 perusahaan portofolio. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Graha Layar Prima Tbk, operator bioskop Blitz Megaplex, dari tahun 2012 hingga 2014.

Karier di Pemerintahan (Era Presiden Joko Widodo)

Kiprah Tom Lembong di dunia pemerintahan dimulai pada tahun 2013, ketika ia dipercaya sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Peran ini terus berlanjut selama masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia.

Tom Lembong dikenal sebagai sosok di balik pidato-pidato ikonik Presiden Jokowi yang menarik perhatian dunia internasional. Dua di antaranya adalah pidato "Game of Thrones" yang disampaikan pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018, dan pidato "Thanos" di Forum Ekonomi Dunia.

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi menunjuk Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel. Ia menjabat posisi ini hingga 27 Juli 2016. Setelah itu, ia kembali dipercaya masuk kabinet sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang kini menjadi Kementerian Investasi, dari 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Di BKPM, ia menjelaskan filosofi reformasi ekonomi Presiden Jokowi yang berpegang pada prinsip keterbukaan dan kompetisi, dan berharap adanya kontinuitas dalam kebijakan perdagangan dan investasi.

Tom Lembong pernah menyatakan penyesalannya menjadi bagian dari pemerintah. Setelah mendalami data-data ekonomi, ia merasa sangat sedih dan prihatin, serta memiliki rasa sesal karena merasa telah menjalankan strategi yang menurutnya tidak berhasil atau bahkan banyak gagal. Ia juga berpandangan bahwa pemimpin di dalam sistem pemerintahan seringkali tergoda atau terjebak oleh penjilat dan sistem itu sendiri, yang dapat menjerumuskan mereka.

Peran Pasca-Pemerintahan dan Peran Terbaru

Setelah masa jabatannya di pemerintahan berakhir, Tom Lembong mendirikan Consilience Policy Institute yang resmi beroperasi di Singapura. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.

Pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, menunjuk Tom Lembong sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol, satu-satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hingga tahun 2023.

Dalam konteks politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Ia ditunjuk sebagai salah satu co-captain dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) pada 14 November 2023. Peran ini membuatnya menjadi koordinator para kapten tim pemenangan.

Kontroversi Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula

Pada 29 Oktober 2024, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang disidik sejak Oktober 2023. Ia didakwa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016.

Konstruksi perkara menyebutkan bahwa pada tahun 2015, meskipun rapat koordinasi antarkementerian menyimpulkan Indonesia mengalami surplus gula dan tidak memerlukan impor, Tom Lembong tetap memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Izin ini diberikan tanpa melalui rapat koordinasi atau rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kebijakan ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 miliar, atau menurut audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara mencapai Rp 515,4 miliar. Selain itu, ia didakwa memperkaya pihak lain, salah satunya melalui selisih harga sekitar Rp 100 antara harga beli gula kristal dan harga jual ke pemerintah.

Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia tidak surplus gula, melainkan hanya memiliki buffer (stok ketersediaan) untuk 3 bulan. Ia juga berpendapat bahwa yang ia lakukan adalah bagian dari proses hilirisasi, yaitu mengimpor bahan mentah untuk diproses menjadi barang jadi, sebuah konsep yang didorong oleh pemerintah. Tom juga menegaskan tidak adanya mens rea (niat jahat) dalam perbuatannya.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang dugaan kriminalisasi dan politisasi, terutama karena perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam impor gula yang sama juga melakukan impor di masa menteri perdagangan lain dengan volume yang jauh lebih besar, namun hanya Tom Lembong dan direktur perusahaan yang dikenakan sanksi. Kekhawatiran muncul bahwa kasus semacam ini dapat menghambat semangat hilirisasi di Indonesia dan mengurangi daya tarik investasi internasional karena ketidakpastian hukum. Dugaan politisasi semakin kuat karena Tom Lembong mulai mendukung Anies Baswedan pada tahun 2022 dan resmi menjadi co-captain Timnas AMIN pada Oktober/November 2023. Ada spekulasi bahwa Tom Lembong menjadi target karena Anies memiliki basis massa yang kuat, sementara Tom Lembong dianggap tidak punya banyak pendukung.

Dalam persidangan, hakim sempat menyatakan bahwa kebijakan Tom Lembong lebih mengedepankan "ekonomi kapitalis" dibandingkan "demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila". Pernyataan ini menuai kritik dari akademisi dan teknokrat karena dianggap keliru secara terminologi hukum dan ekonomi. Kapitalisme secara ilmiah bukanlah sistem ekonomi formal melainkan modus produksi, dan menjadikannya dasar pertimbangan hukum dapat dianggap sebagai cacat pertimbangan dan melanggar asas legalitas. Tom Lembong dan timnya melihat ini sebagai celah untuk mengajukan banding.

Meskipun Tom Lembong sempat mengajukan praperadilan yang ditolak, dan eksepsi (nota keberatan) atas dakwaan jaksa juga ditolak oleh hakim karena dianggap sudah masuk materi perkara, ia tetap yakin tidak ada kerugian negara dan tidak ada tindak pidana korupsi berdasarkan hasil audit BPKP yang ia telaah. Baru-baru ini, Tom Lembong telah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo.

Pandangan dan Filosofi

Tom Lembong memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya perubahan, demokrasi, dan peran masyarakat sipil. Ia melihat Pilpres 2024 sebagai kemenangan rakyat yang menolak status quo dan menginginkan perubahan, dengan bersatunya Pasangan Calon 01 dan 03. Ia mengibaratkan kampanye yang ia ikuti dimotori oleh UMKM, bukan oligarki.

Menurut Tom, pemerintahan yang otoriter dan oligarkis cenderung akan memelihara kemiskinan dan kebodohan masyarakat agar mudah disetir, sementara negara demokrasi akan membangun kelas menengah yang kuat dalam hal penghasilan, kesehatan, dan pendidikan. Ia mengkritik politik keluarga atau dinasti yang menghancurkan harapan generasi muda dan menutup pintu bagi mereka yang berpotensi. Ia memberikan contoh fenomena serupa di Thailand, di mana pemerintahan yang stagnan dan didominasi oligarki justru menyebabkan keterpurukan ekonomi dan hilangnya harapan bagi masyarakat.

Tom Lembong menekankan bahwa kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa perubahan. Ia melihat kontestasi politik sebagai pertarungan antara elemen reformis, progresif, dan teknokratis melawan elemen status quo, statis, dan konservatif. Ia juga berpandangan bahwa internet dan smartphone di era sekarang membuat kebenaran sulit ditutupi, dan pemerintahan yang baik harus berbasis pada fakta, realita, dan data, bukan pencitraan.

Ia sangat mengapresiasi peran masyarakat sipil, guru besar, dan berbagai asosiasi yang berani mengkritisi pemerintah secara spontan, karena hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah budaya menjilat yang dapat menyesatkan pimpinan. Bagi Tom, ini adalah momen kritis bagi bangsa Indonesia untuk memilih arah masa depan, apakah menuju demokrasi, reformasi, dan teknokrasi, ataukah semakin terjerumus dalam oligarki dan represi.

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya pada tahun 2019 saat akhir jabatannya sebagai Kepala BKPM, total harta kekayaan Tom Lembong mencapai Rp 101.486.990.994. Menariknya, dalam laporan tersebut ia tercatat tidak memiliki tanah, bangunan, maupun alat transportasi dan mesin. Sebagian besar kekayaannya berasal dari surat berharga.

Penghargaan

Tom Lembong telah menerima beberapa penghargaan bergengsi atas kontribusinya, antara lain:

• Young Global Leader (YGL) dari World Economic Forum di Davos pada tahun 2008.
• Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship pada tahun 2017.
• Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade (Gwanghwa Medal) dari Korea Selatan pada tahun 2020.

Sebagai informasi tambahan, suara berat Tom Lembong pernah dipuji langsung oleh Donald Trump saat KTT G20 di Jerman.